Institusi pendidikan berbasis agama seharusnya menjadi oase moral dan tempat pembentukan karakter yang penuh kasih sayang. Namun, belakangan ini publik dikejutkan dengan berbagai laporan mengenai praktik Kekerasan Santri yang terjadi di dalam lingkungan asrama. Fenomena ini seringkali berakar pada tradisi yang salah kaprah, di mana Senioritas dijadikan alat untuk melegitimasi tindakan perundungan, intimidasi, hingga penganiayaan fisik. Alih-alih mendapatkan bimbingan spiritual, para santri muda justru harus berhadapan dengan lingkungan yang penuh tekanan dan ancaman dari kakak kelas mereka sendiri, yang seringkali luput dari pengawasan ketat pihak pengelola yayasan.
Praktik Kekerasan Santri biasanya bermula dari dalih penegakan disiplin atau pemberian sanksi atas pelanggaran kecil yang dilakukan oleh santri baru. Namun, tanpa adanya batasan yang jelas, aturan tersebut kerap berubah menjadi aksi kekerasan yang brutal. Budaya Senioritas yang tidak sehat menciptakan jurang kekuasaan yang absolut, di mana santri junior merasa tidak memiliki suara untuk melapor karena takut akan pembalasan yang lebih kejam. Jeritan mereka terbungkam oleh tembok-tembok tinggi pesantren dan stigma bahwa mengadu adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap guru atau lembaga. Kondisi ini jika dibiarkan akan merusak mentalitas generasi muda dan mencoreng marwah institusi pendidikan Islam di mata masyarakat.
Dampak dari Kekerasan Santri yang sistematis ini sangatlah fatal, mulai dari trauma psikologis jangka panjang, cacat fisik, hingga kehilangan nyawa dalam beberapa kasus tragis. Lingkungan yang seharusnya menumbuhkan rasa persaudaraan justru menjadi tempat penyemaian dendam, di mana korban hari ini berpotensi menjadi pelaku di masa depan demi membalas apa yang pernah mereka rasakan. Oleh karena itu, penghapusan kasta berdasarkan Senioritas yang bersifat menindas harus dilakukan secara radikal. Pihak yayasan dan pengasuh pondok pesantren wajib bertanggung jawab penuh atas setiap inci keamanan santri di bawah naungan mereka, tanpa ada pengecualian atau upaya menutup-nutupi kasus demi nama baik lembaga.
Pemerintah melalui Kementerian Agama harus menerapkan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan anak yang ketat di lingkungan asrama. Pengawasan harus melibatkan pihak eksternal dan menyediakan kanal pengaduan yang aman bagi para santri tanpa campur tangan senior. Selain itu, edukasi mengenai hak asasi manusia dan kasih sayang dalam berdakwah perlu ditekankan kembali kepada seluruh warga pesantren. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku Kekerasan Santri harus dilakukan secara transparan untuk memberikan efek jera. Jangan sampai sistem Senioritas terus menjadi tameng bagi tindakan kriminal yang menghancurkan masa depan anak-anak yang dititipkan orang tuanya untuk menuntut ilmu agama.